Kabar Harian - Draft SK Panitia PILKADES - Landasan Hukum Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa -  untuk pembentukan daerah-daerah memiliki beberapa peraturan dan undang-undang yang menjadi acuan. Undang-undang pertama adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah. Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41.

Selanjutnya, terdapat perubahan yang dilakukan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965. Undang-undang ini dapat ditemukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730.

Selain itu, terdapat juga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan hukum penting dalam pembentukan daerah-daerah kabupaten. Undang-undang ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memiliki peran penting dalam hal ini. Peraturan ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41).

Dalam konteks pengadaan dana, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga menjadi acuan penting. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57).

Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juga memiliki kaitan dengan pembentukan daerah-daerah kabupaten. Peraturan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4.

Terakhir, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang relevan dalam konteks ini. Peraturan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.