Rekrutmen KPU dan Bawaslu di Daerah: Mendengar Rumor Transaksional, Komisi II DPR Mendorong Langkah Berhati-hati dan Jujur

KABAR HARIAN
---
Rekrutmen KPU dan Bawaslu di Daerah: Mendengar Rumor Transaksional, Komisi II DPR Mendorong Langkah Berhati-hati dan Jujur
Kabar Harian - Jakarta - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa ia telah menerima banyak aduan mengenai proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Doli meminta KPU RI dan Bawaslu RI untuk berhati-hati terkait hal ini.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta pada hari Senin (29/5/2023), Doli menyatakan, "Saya ingin menyampaikan satu hal, mengingatkan kita semua bahwa saya telah menerima banyak masukan, informasi, dan rumor terkait dengan rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota."
Doli menyebut salah satu isu yang muncul adalah adanya transaksi dalam proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi. "Isu yang beredar beragam, saya berusaha untuk tidak mempercayainya, tetapi saya ingin mengingatkan KPU RI dan Bawaslu RI untuk berhati-hati. Meskipun saya berusaha untuk tidak mempercayainya, rasanya hal tersebut terus terjadi tanpa henti jika kita tidak mengingatkan," ujar Doli.
Lebih lanjut, Doli menyatakan, "Jika rekrutmen berdasarkan pada pertimbangan kolegial atau rekomendasi dari teman-teman, hal itu mungkin masih dapat ditoleransi. Namun, jika rekrutmen dilakukan karena adanya transaksi, saya rasa bangsa ini tidak akan memaafkan mereka."
Doli juga meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperhatikan hal ini. Ia mengajak masyarakat yang mengetahui atau mengalami hal serupa untuk melaporkannya kepada Komisi II DPR. "Saya ingin mengingatkan terutama kepada DKPP, kita harus memperhatikan hal ini. Dalam forum ini, dengan adanya siaran langsung (live streaming), jika ada orang yang melihat kejadian semacam itu, Komisi II siap menerima laporan. Kita tidak akan memberi toleransi jika terkait dengan hal-hal seperti itu," tambahnya.
Doli juga mengingatkan beberapa individu, termasuk Ketua KPU, Hasyim Ashyari, Idham Khalik, Parsadaan Harahap, Betty, Sudrajat, Agus, Bagja, Totok, Puadi, dan Lolly, untuk berhati-hati agar tidak terbongkar. "Saya atas nama teman-teman ingin mengingatkan agar berhati-hati, jangan sampai ketahuan. Jika ketahuan, kita akan melihat nanti," lanjut Doli.
Menurut Doli, laporan serupa sudah terdengar
sejak lama. Ia merasa heran mengapa laporan-laporan tersebut tidak pernah berhenti sampai sekarang. Oleh karena itu, Doli meminta KPU dan jajaran terkait untuk bertindak secara jujur dalam proses rekrutmen ini. Ia ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan agar kita semua berhati-hati karena sejak awal kita telah bertekad untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 yang berwibawa dan bersih. Kita tidak boleh hanya berharap masyarakatnya bersih tanpa memberikan contoh yang baik kepada mereka," tegas Doli.
Dengan adanya aduan dan rumor terkait rekrutmen KPU dan Bawaslu di daerah yang dilaporkan kepada Komisi II DPR, diharapkan langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Doli berharap bahwa DKPP dapat memberikan perhatian serius terhadap isu ini dan memastikan proses rekrutmen dilakukan dengan transparansi dan integritas.
Dengan demikian, upaya untuk menjaga integritas lembaga pemilihan dan menghindari praktik-praktik transaksional yang dapat merusak proses demokrasi akan menjadi prioritas utama. Semua pihak terkait diharapkan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, jujur, dan profesional dalam proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu di daerah.
Posting Komentar
Posting Komentar