PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2023-2028

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 356 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Bakal calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Bakal calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028, dengan ini Tim Seleksi  Bakal calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2028 mengundang Warga  Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal  calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU PROVINSI JAWA BARAT

Syarat untuk menjadi bakal calon anggota KPU Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
7. berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik; 
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5(lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan;
15. tidak berada pada ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.