Notifikasi
Tidak ada notifikasi baru.

MEKANISME PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN ADHOC DALAM PKPU NOMOR 8 TAHUN 2022

Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

MEKANISME PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN ADHOC DALAM PKPU NOMOR 8 TAHUN 2022


Pemberhentian Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
  1. meninggal dunia;
  2. berhalangan tetap;
  3. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
  4. diberhentikan dengan tidak hormat.
    Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keadaan:
  5. tidak diketahui keberadaannya; atau
  6. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen

Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
  1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS
  2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  3. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
  4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
  5. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
  6. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
  8. Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
  9. Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.
Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  1. KPU Kabupaten/Kota untuk anggota PPK dan PPS; dan
  2. PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk anggota KPPS.
  3. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota memilih calon anggota PPK dan PPS
  4. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.
  5. PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
  6. KPU Kabupaten/Kota melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi.
  7. Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.
  8. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan.

Penggantian dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 65
  1. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:
    •  meninggal dunia;
    • berhalangan tetap; atau
    • hasil evaluasi PPK.
  2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan:
    •   a. pindah di luar wilayah kerja kabupaten/kota; atau
    • tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  3. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
    • a. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
    • tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
    • melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 66
  1. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota meminta bupati/walikota memilih dan menetapkan pengganti.
  2. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPK tidak dilakukan.

Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Pasal 76
  1. Sekretaris atau staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; atau c. hasil evaluasi PPS.
  2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan: a. pindah ke luar wilayah kerja kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  3. Sekretaris atau staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
    • melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;\
    • tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 77
  1. PPS melalui KPU Kabupaten/Kota meminta lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain memilih dan menetapkan pengganti.
  2. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPS tidak dilakukan.

Download PKPU No 08 Tahun 202 DISINI

  Mekanisme Pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan

Badan Ad Hoc Pemberhentian badan Ad Hos Pemilu PKPU 08 tahun 2022
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar